ING KUTHO MADHIOEN

Welcome di komunitas SMPN 2 Kota Madiun

SEKOLAH GRATIS, HARAPAN ATAU KERESAHAN

Dunia pendidikan nasional sedikit bernapas lega. Boleh jadi setahun ke depan tak bakal dijumpai siswa gantung diri  gara-gara tak sanggup membayar uang sekolah. Pasalnya, pemerintah telah mengampanyekan sekolah gratis dalam program wajib belajar sembilan tahun. Tajuk – B 21

Harus diakui sekolah gratis memang loncatan besar Depdiknas, setelah diguyur dana senilai Rp 62,98 triliun untuk  menyukseskan wajar sembilan tahun. Dana tersebut diperkirakan mampu menggratiskan jutaan siswa SD dan SMP.

Dalam buku panduan BOS disebutkan, pada 2009 dana BOS tunai untuk SD/SDLB di kota sebesar Rp 400.000/siswa/ tahun, di kabupaten Rp 397.000/siswa/tahun.

Untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000/siswa/tahun dan kabupaten Rp 570.000/siswa/tahun.

Secara khusus, program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta. Kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Pemerintah daerah juga wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD, bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Tapi pendidikan gratis yang diharapkan pemerintah diyakini tak bakal merata di tiap daerah, bahkan cenderung berbeda-beda. Dalam rembuk nasional pendidikan Februari lalu, Mendiknas mengungkapkan, porsi pendidikan gratis hendaknya diatur oleh kabupaten/kota sesuai kemampuan fiskal masing-masing.

Tak mengherankan jika provinsi kaya seperti Riau, sebelum sekolah gratis diteriakkan, sudah lebih dulu mewujudkannya.

Bahkan di beberapa daerah seperti provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan sudah mengumumkan akan mengratiskan siswa SD, SMP dan tingkat SMA.

Bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah, boleh jadi harus puas mengratiskan jenjang SD dan SMP saja.

Pertanyaannya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap sekolah gratis?

Tentu ada yang menyambut dengan gegap gempita. Tapi kita juga perlu mengkritisi celah-celah yang masih kurang dan perlu dibenahi.

Setidaknya, saya memetakan lima hal yakni sebagai berikut.

Pertama:

Salah satu tuntutan rakyat pada pemerintah adalah kepedulian yang besar oleh negara di dunia pendidikan. Sekolah gratis memang sudah mampu menjawab harapan rakyat itu, tapi persepsi masyarakat sepertinya juga masih gamang. Kalau kita cermati iklan layanan masyarakat di televisi akhir-akhir ini hanya disebut “Sekolah Gratis” untuk SD dan SMP, kecuali RSBI dan SBI.

Uniknya, tulisan RSBI dan SBI ditulis kecil mirip iklan tarif telepon seluler yang koar-koar tarif murah dan gratis dengan tulisan besar, sementara syarat dan ketentuan ditulis mungil hingga sulit terbaca.

Tanpa sosialisasi yang benar, bisa jadi banyak rakyat meyakini sekolah gratis benar-benar gratis, tanpa mengeluarkan rupiah sepeser pun.

Padahal yang dimaksud adalah menggratiskan seluruh biaya operasional sekolah saja. Artinya, kemungkinan siswa masih akan membayar untuk membeli buku penunjang pelajaran, les, kegiatan ekstrakulikuler, dharma wisata dan sebagainya.

Kedua:

Menurunnya insentif yang diterima guru. Sebab pada tahun ini sekolah negeri maupun swasta dilarang memungut iuran pada siswa.

Padahal, sebelumnya banyak sekolah melecut semangat para guru dengan memberikan insentif yang bersumber dari orangtua siswa.

Dikhawatirkan, berkurangnya insentif bakal melemahkan semangat guru, sehingga prestasi siswa atau sekolah secara keseluruhan merosot. Ini mesti dihindari, jangan sampai program sekolah gratis justru semakin melemahkan semangat guru dan melenakan siswa.

Ketiga:

Keresahan lain yang bakal mencuat adalah menjamurnya sekolah-sekolah yang mengajukan label SRBI dan SBI negeri maupun swasta.

Logikanya, di era pendidikan yang serba cepat dan kapitalis ini, sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.

Predikat SRBI dan SBI dipandang prestisius.

Adanya label SRBI dan SBI diam-diam menyediakan lubang bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menarik pungutan di luar kewajaran. Dan, repotnya jika hal ini tak dikontrol pemerintah, orangtua siswa bakal menjadi sapi perahan bagi sekolah-sekolah yang ingin mengejar keuntungan semata.

Keempat:

Sekolah swasta pinggiran yang banyak diisi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mereka inilah yang perlu  diperjuangkan agar benar-benar gratis.

Tapi program sekolah gratis ternyata tak berlaku bagi sekolah swasta, selain hanya memberikan regulasi yang bersifat meringankan, bukan menggratiskan.

Sementara yang berekonomi menengah atau atas di sekolah negeri bisa belajar gratis tanpa dipungut biaya. Ini tentu kurang memberikan keadilan.

Kelima:

Sekolah gratis untuk rakyat riskan sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kampanye hitam (black campaigne).

Contoh, kasus program BLT yang digunakan “materi” kampanye oleh partai tertentu, kenaikan gaji PNS, TNI/Polri, serta pensiunan sebesar 15 persen, dan program sekolah gratis wajar 9 tahun.

Tentu kita berharap, berbagai program populis untuk rakyat itu benar-benar untuk rakyat, bukan dagangan politik pemerintah atau parpol. Jangan sampai semangat mencerdaskan anak-anak bangsa dinodai nafsu rendah manusia yang gila kekuasaan.

Oleh: BW/Sbr Mar/B21

SUMBER: BERITA21.COM

April 28, 2009 - Posted by | news

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: